MATA KULIAH PERSPEKTIF GLOBAL
IMF dan Dampaknya bagi Perekonomian Negara-Negara
Berkembang
MAKALAH
Sebagai Pemenuhan Tugas Mata Kuliah
Perspektif Global dengan Dosen Pengampu Bapak Prof. Dr. H. M. Sulthon Masyhud,
M.Pd dan
Ibu Zetti Finali, S.Pd, M.Pd
Disusun Oleh:
Kelompok 8
Siti
Humaira (150210204010)
Siti Nur Gumilang (150210204016)
Tika
Triyana (150210204030)
Kelas B
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2016
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Lembaga keuangan
internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan
yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya.
Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat
bersifat lunak yang berarti dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu
pengembaliannya relatif panjang. Kemudian bantuan internasional juga dilakukan
dengan tujuan komersil, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan
internasional swasta.
Bagi lembaga
keuangan dan perbankan di Indonesia peranan Bank Dunia tidak secara langsung
mempengaruhi operasional perbankan, namun efek sampingan yang timbul dari
operasional lembaga tersebut perlu diketahui dan diperhatikan mengingat
dampaknya yang begitu besar pada perekonomian, yang pada gilirannya
mempengaruhi juga operasional lembaga keuangan dan perbankan tersebut.
Banyak lembaga
keuangan internasional yang menangani masalah keuangan atau perekonomian suatu
negara, salah satu negara yang memanfaatkan fungsi dari lembaga keuangan
internasional salah satu nya adalah Indonesia , bagi Indonesia peranan IMF
(International Monetary Fund), ADB (Asian Development Bank), IDB (International
Development Bank) dan CGI (Consultative Groups on Indonesia) secara langsung
akan mempengaruhi operasional perbankan dalam negeri, namun dampaknya sangat
besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara khususnya negara-negara
berkembang.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di
bahas yaitu:
1.
Bagaimanakah sejarah, peranan dan
fungsi, serta tujuan organisasi IMF?
2.
Bagaimanakah perekonomian negara
berkembang?
3.
Bagaimanakan dampak IMF terhadap
perekonomian negara berkembang?
4.
Bagamanakah hubungan IMF dan Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat
Berdasarkan rumusan
masalah tersebut, maka tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu:
1.
Untuk mengetahui sejarah, peranan dan
fungsi, serta tujuan orgaisasi IMF.
2.
Untuk mengetahui perekonomian negara
berkembang.
3.
Untuk mengetahui dampak IMF terhadap
perekonomian negara berkembang.
4.
Untuk mengetahui hubungan IMF dan
Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Tinjauan Teori
Dana Moneter Internasional (DMI) atau International Monetary Fund (IMF)
adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem
finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk
membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara.
Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan
ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan
melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha
milik negara.
Perekonomian
adalah perekonomian yang dijalankan oleh bangsa di setiap negara yang
disesuaikan dengan sistem perekonomian. Dan sistem perekonomian
adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya
yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk
menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Karena
tidak ada definisi tetap negara berkembang yang diakui secara
internasional, tingkat pembangunan bisa saja bervariasi di dalam negara
berkembang tersebut. Negara berkembang memiliki rakyat yang tingkat
kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam perkembangan.
Dari
pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa IMF sangat berpengaruh terhadap
perekonomian negara berkembang karena miliki misi untuk membantu negara-negara
yang mengalami krisis perekonomian. Perekonomian negara-negara berkembang akan
terus dipantau oleh IMF sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam
sektor keuangan.
2.2
Pembahasan
2.2.1
Sejarah, Peranan dan Fungsi, serta
Tujuan Organisasi Dunia IMF
A.
Sejarah Lahirnya IMF
Pada saat akhir
Perang Dunia II tersebut, ekonomi cenderung mengerucut pada satu tumpuan
kekuatan, Amerika Serikat (AS). Britania Raya mengalami kebangkrutan ekonomi
akibat resesi sejak akhir abad ke-19 dengan kehilangan cadangan emasnya. Eropa
Barat hancur sebagai akibat perang dunia. Demikian juga dengan Jepang. Dan
tidak ada negara satu pun di dunia yang cukup kuat, kecuali AS.
AS menjadi kekuatan
ekonomi tunggal pada saat itu dengan memiliki cadangan emas mencapai 65 persen
dari seluruh dunia. Dia juga menjadi pemimpin dalam Perang Dunia II dan menang.
AS juga yang secara fisik, tidak tersentuh dan terseret menjadi medan perang,
kecuali wilayah Hawai yang dihajar bom oleh Jepang.
Atas dasar peta
kekuatan tersebut, kesepakatan Bretton Woods sangat kental dengan nuansa peran
AS dalam mengatur tatanan ekonomi dunia. Salah satunya, peran dolar AS sebagai
satu-satunya alat pembayaran dunia. Pada saat itu, setiap mata uang ditetapkan
nilai berdasarkan cadangan emas masing-masing negara dan kemudian menetapkan
nilai tukar mata uang terhadap dolar AS berdasarkan nilai paritasnya terhadap
emas masing-masing.
International
Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca
Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada Pada tanggal 22
Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression – 44 negara mengadakan
pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire,
Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru
yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa
kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan
bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan
“Bretton Woods Agreements” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The
International Bank for Reconstruction and Development (sekarang lebih dikenal
dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun
kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang
berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF.
B.
Peranan dan Fungsi IMF
IMF
memiliki tiga fungsi yang berperan dalam pencapaian dua tujuannya. Adapun
fungsi yang pertama yaitu pemantauan, yang diartikan sebagai tanggung jawab
mengawasi system keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara
anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan
yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu seperti stabilitas harga, membantu
memajukan pengaturan pertukaran yang stabil dan menghindari manipulasi nilai
tukar, serta memberikan data perekonomiannya kepada IMF sehingga dapat
memantau kondisi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia serta memeriksa
apakah kebijakan di negara anggota terbukti benar menurut sudut pandang
internasional maupun nasional. Selain itu juga IMF memiliki kewengan dalam
memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya yang mengintai, dengan
demikian pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan.
Untuk
fungsi kedua yaitu peminjaman, yang diartikan sebagai institusi yang
memberikan pinjaman kepada negara- negara yang mengalami kesulitan dengan neraca
pembayarannya. Tujuan utama peminjaman bagi negara-negara berpendapatan rendah
adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Sedangkan
fungsi ketiga yaitu bantuan teknis dan pelatihan. Fungsi ketiga ini membuat IMF
membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan saran untuk mengembangkan
institusi pembuat kebijakan dan instrument kebijakan ekonomi yang kuat.
C.
Tujuan IMF
IMF memiliki dua
tujuan yaitu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga stabilitas
nilai tukar merupakan dua tujuan yang mencerminkan liberalisasi perdagangan dan
memperkuat globalisasi dengan berbagai implikasinya. Adapun beberapa implikasi
dari dua tujuan IMF tersebut adalah semakin terbukanya perdagangan antara
negara yang diharapkan memiliki dampak positif karena keberadaan suatu negara
akan memiliki pilihan yang lebih luas dalam memperdagangkan hasil produk dan
jasanya atau dengan kata lain yaitu memiliki pilihan ekspor-impor yang lebih
luas sehingga diharapkan akan memperkuat cadangan devisanya. Lebih lanjut bahwa
keterbukaan pasar akan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena akan
semakin banyaknya investasi langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong
mobilitas sumber daya semakin efisien, namun kebijakan ini memiliki persyaratan
yaitu dibutuhkannya transparansi dan pemerintah yang demokratis dalam
mempersiapkan iklim investasi yang baik seperti penerapan prinsip-prinsip GCG
dan penegakkan hukum yang baik.
Tujuan kedua yaitu
stabilitas nilai tukar yang diharapakan bermanfaat menjaga keseimbangan perdagangan
internasional sehingga tidak memiliki distorsi harga dalam implementasi ekspor
dan impor. Hal ini didasari bahwa apabila terjadi goncangan pada nilai tukar
yang menyebabkan terdepresiasi mata uang negara tertentu (soft currency) dan
berakibat pada naiknya biaya impor sehingga akan berakibat pada
ketidakseimbangan neraca pembayaran dan sebaliknya. Lebih lanjut bahwa dengan
ketidakseimbangan neraca pembayaran akan mempengaruhi cadangan devisa suatu
negara dalam membiayai permintaan mata utang untuk transaksi bisnis. Sebagai
contohnya yaitu pada saat krisis moneter dimana negara-negara asia terkhususnya
asia tenggara yang mengalami kesulitan cadangan devisa maka IMF dapat membantu
dengan memberikan bantuan financial dan berbagai bantuan teknis lainnya
sehingga secara perlahan-lahan terjadi perbaikan pada kinerja ekonomi.
2.2.2
Perekonomian Negara Berkembang
Kegiatan ekonomi negara berkembang biasanya bergerak di dalam sektor primer.
Sehingga perlu adanya peningkatan industrinya supaya lebih maju dn berkembang
untuk mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Jika pemerintah tidak
mendukung dan memberikan banuan bagi kemajuan industri tersebut, maka negara
tersebut akan kalah bersaing dengan negara asing lainnya.
Negara berkembang
sebagian besar penduduknya bekerja di industri yang memproduksi makanan dan
bahan-bahan dasar. Sehingga tidak heran jika penghasilan penduduknya termasuk
rendah dibandingkan negara maju. Berikut ini beberapa kegiatan yang biasa
dilakukan di negara berkembang:
1.
Pertanian
Kebanyakan negara
berkembang selalu berada di wilayah yang beriklim tropis dengan unsur hara yang
miskin dan tingginya curah hujan. Sehingga sering terjadi erosi yang
berlangsung dengan cepat dan menybabkan kesuburan tanah cepat menghilang.
Hampir sebanyak 55%-80% penduduk nega berkembang bekerja di sektor pertanian
ini. Tetapi tetap saja produktivitas tanahnya rendah. Tidak jarang akhirnya
mereka mengalami krisis pangan dan kegiatan pertanian yang dilakukan hanya
cukup untuk kebutuhan diri sendiri.
2.
Industri
Industri di negara berkembang tidak sama dengan industri di negara maju,
perkembangannya berjalan lebh lamban dan kurang maksimal. Walaupun banyak
pencari kerja yang memilih bekrja di sektor industri daripada pertanian. Hal
ini terjadi karena pertanian hanya besifat musiman. Bila sudah berganti waktu
tidak akan ada lagi pekerjaan yang memberikan penghasilan yang memadai.
Kegiatan ekonomi negara berkembang terhambat bukan hanya karena kekurangan
modal, tenaga kerja yang terdidik, tingkat keahlian yang rendah, kekurangan
motivasi. Faktor yang berpengaruh pula yaitu karena situasi politik yang tidak
mendukung kemajuan perekonomian rakyat.
Krisis negara
berkembang diawali oleh jatuhnya Baht Thailand pada bulan Juli 1997, kemudian
berakibat langsung terhadap nilai rupiah yang terdepresiasi secara
eksponensial, dari Rp 2.400 perdollar pada pertengahan 1997 menjadi Rp16.000
per dollar pada bulan Juni 1998. Pada saat itu, Indonesia boleh dikatakan telah
“kehilangan pijakan” dalam kancah perdagangan internasional, masyarakat
kehilangan kepercayaan pada sektor perbankan, ekspor Indonesia terhambat oleh
kurangnya biaya untuk impor bahan baku, dan banyak pelanggan asing membatalkan
pesanannya karena kurang percaya
bahwa perusahaan Indonesia akan mampu memenuhi permintaannya. Penerimaan ekspor
nonmigas merosot sebesar 2,4% pada tahun 1998, dan jatuh lagi sebesar 4,6% pada tahun 1999, apabila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
Di antara
negara-negara Asia yang dilanda krisis, Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan memutuskan untuk mencari bantuan IMF (International
Monetary Funds), sementara itu Malaysia berteguh hati untuk mengatasi
masalahnya sendiri dengan cara pengendalian kapital secara ketat. Dalam keadaan
itu, Filipina dibantu IMF dengan melanjutkan upaya yang telah disepakati
sebelumnya. Pada mulanya, Indonesia tampak serius dalam bekerja sama dan
menyanggupi segala persyaratan yang ditetapkan IMF. Tetapi kemudian Presiden
Soeharto, yang menandatangani sendiri perjanjian kedua (Letter of Intent atau
LoI) dengan IMF, dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan program reformasi
seperti apa yang telah disyaratkan dalam berbagai LoI itu. Akibatnya, Presiden
Soeharto terjebak dalam konfrontasi dengan IMF. Pasar menjadi “ragu-ragu”
bahkan menjadi nervous menghadapi kenyataan ini, tidak saja karena
melihat kebijakan yang penuh konflik, tetapi juga diperkeruh oleh berbagai
pernyataan publik dari pejabat IMF maupun Bank Dunia yang bernada mengkritik
pemerintah. Akibatnya, keadaan ekonomi terus memburuk, seperti yang tercermin
pada menurunnya nilai tukar rupiah secara terus- menerus.
2.2.3
Dampak IMF terhadap Perekonomian Negara Berkembang
A.
Dampak Positif
Misi IMF adalah
Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan
ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan
melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Di saat negara-negara anggota IMF
kekeurangan dana dalam menjalankan perekonomiannya, atau bisa disebut juga
dengan krisis keuanagan. Maka IMF lah yang membantunya dengan cara memeberikan
bantuan dana untuk menstabilakan perekonomian negara-negara yang tergabung
dalam anggota IMF . Dengan tujuan IMF ialah membantu negara yang bermasalah
dengan perekonomiananya agar bisa stabil kembali.
B. Dampak Negatif
Krisis Ekonomi yang
menghantam Indonesia pada pertengahan 1997 mengakibatkan utang Indonesia, baik
itu utang luar negri pemerintah maupun swasta membumbung tinggi karena
melemahnya rupiah Dalam hal ini, IMF muncul seperti pahlawan yang akan menjadi
penyelamat perekonomian Indonesia dalam bentuk pinjaman. Namun, pada
kenyatannya, utang kepada IMF tidak hanya banyak memberikan kebaikan pada
masayrakat, malah utang Indonesia menjadi semakin menggunung. Pendekatan
yang digunakan oleh IMF keseluruh dunia relatif sama yaitu melalui
program Financial Programming. Lewat pinjamannya, IMF sebenarnya
hanya menbambah beban uatng untuk mendukung posisi neraca pembayaran. Krena
itu, perbaikan yang dilakukna IMF bersifat semu karena bukan hasil peningkatan
aliran modal swasta maupun peningkatan ekspor netto. Sisi negatif yang sangat
menonjol dari peran IMF yaitu:
1.
Ketika suatu misi IMF memasuki suatu
negara, mereka tidak lain menjalankan rancangan untuk penghancuran
lembaga-lembaga sosial-ekonomi di balik dalih persyaratan untuk meminjamkan
uang. IMF biasanya mengambangkan program 4 langkah, yaitu :
1)
Program “privatisasi”, yang menurut
Stiglitz lebih tepat digunakan sebagai program penyuapan. Pada program ini,
perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi penerima bantuan IMF harus
dijual kepada swasta dengan alasan untuk mendapatkan dana tunai segar
2)
Program “Liberalisasi Pasar Modal” ,
yang dalam teorinya, deregulasi pasar modal memungkinkan modal investasi
mengalir keluar masuk. Namun, dengan ditingkatkannya pemasukan modal investasi
dari luar, pada gilirannya akan menyebabkan pengurasan dana devisa negara yang
bersangkutan untuk mendatangkan aset melalui impor dari negara-negara yang
ditunjukkan oleh IMF.
3)
“Pricing” atau penentuan harga sesuai
dengan pasar, sebuah istilah yang muluk untuk menaikkan program menaikkan harga
komoditas strategis seperti pangan, air bersih dan BBM. Tahapan ini akan
menuju tahapan ”kerusuhan IMF”, yaitu sebuah kekacauan di dalam negara penerima
bantuan IMF dalam skup multidimensi. Banyaknya kerusuhan, aksi demonstrasi yang
dibubarkan dengan gas air mata, peluru dan tank. Hal ini akan menyebabkan
pelarian modal (capilat flight) dan kebangkrutan pemerintah setempat.
4)
“Strategi Pengentasan Kemiskinan”
yaitu ”Pasar Bebas”. Akibat program ini adalah penguasa kapitalis lokal terpaksa
meminjam pada suku bunga sampai 60% dari bank lokal, dan mereka harus bersaing
dengan barang-barang impor dari AS dan Eropa, di mana suku bunga berkisar
tidaklebih antara 6-7%. Program ini mematikan kaum kapitalis lokal
2.
Kepentingan G-7 (Kelompok tujuh negara industri maju yang terdiri dan
AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada, dan Perancis) dan para TNC (Transnasional Corporation) dituangkan ke dalam program ekonomi IMF dalam berbagai penekanan, seperti
pada:
a.
Pengetatan anggaran negara untuk
menjamin kelancaran pembayaran hutang.
b.
Liberalisasi sektor keuangan untuk
memberi keleluasaan kepada para pemodal internasional untuk datang dan pergi
sesuka hati mereka.
c.
Liberalisasi sektor perdagangan untuk
mempermudah penetrasi produk negara-negara industri maju.
d.
Privatisasi BUMN untuk
memperlemah intervensi negara dan memperkuat dominasi TNC di
negara-negara yang bersangkutan dengan harga murah.
3.
Perhatian utama IMF pada negara-negara
berkembang yang terkena dampak krisis adalah perbaikan neraca pembayaran,
khususnya neraca berjalan. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas
transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara
dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari
individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya
neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan (yang terdiri dari
neraca perdagangan, neraca jasa dan transfer payment) dan neraca lalu lintas
modal dan finansial, dan item-item finansial. Dengan demikian,
seharusnya IMF menyarankan negara-negara tersebut agar mendorong ekspornya dan
menekan impornya. Namun ironisnya, pada saat yang bersamaan IMF justru
menganjurkan agar negara yang berkembang meliberalisasi perdagangannya. Hal
tersebut berarti, negara tersebut harus sangat terbuka terhadap arus impor.
Konsekuensi logisnya adalah dengan masuknya arus impor tersebut berarti akan
membahayakan transasksi berjalan negara tersebut. Aliran masuk investasi asing
yang longgar juga akan semakin mendesak kekuatan ekonomi domestik ke pinggir
sambil menunggu saat kematiannya.
4.
Tujuan awal didirikannya IMF adalah
untuk mempersiapkan badan ini menjadi penolong bagi negara-negara tertinggal,
padahal ini adalah salah satu upaya negara-negara kapitalis untuk menguasai negara
berkembang, yaitu melalui pemberian utang. IMF tidak mendidik Negara berkembang
untuk maju. IMF bukanlah dewa penolong untuk Negara-negara berkembang. IMF
adalah racun. Bukti yang nyata yang ada di hadapan kita adalah IMF
membuat Indonesia semakin ketergantungan.
5.
Bantuan yang diberikan negara-negara
maju terhadap negara-negara berkembang, baik bantuan langsung secara bilateral
ataupun bantuan melalui IMF, sebenarnya tidak lepas dari bentuk penjajahan
ekonomi negara-negara maju terhadap negara berkembang.
2.2.4
Hubungan IMF dan Indonesia
Setelah krisis
ekonomi 1997 peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat
kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan IMF tersebut berhasil menjatuhkan rezim
Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bahkan pemerintahan Megawati dan Susilo
Bambang Yudhoyono, nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi
pemerintah kepada IMF. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa IMF dan Bank
Dunia sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional (berbasis di Washington
dan didominasi oleh AS dan negara-negara barat lainnya) telah melakukan kontrol
yang ketat terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia sejak 1966.
Ketika perekonomian
Indonesia menghadapi krisis sepanjang dekade 50-an dan tahun-tahun pertama
60-an, AS dan Bank Dunia melobi pemerintahan Soekarno untuk menerima tawaran
pinjaman besar kepada Indonesia. Syarat pinjaman tersebut adalah pemerintah
Indonesia menjalankan langkah-langkah penghematan sangat ketat dan
men-denasionalisasi-kan sektor ekonomi yang semula dimiliki pihak asing.
Tawaran Bank Dunia itu ditolak oleh Presiden Soekarno dalam sebuah rapat akbar
di Jakarta dengan seruan: "Go to hell with your aid!".
Tidak lama kemudian
kedudukan Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Soeharto. Bersamaan dengan
itu pula (Oktober 1966), pemerintahan Soeharto menjalankan program stabilisasi
yang dirumuskan dengan bantuan IMF dan menghapus semua langkah-langkah
nasionalisasi pemerintahan Soekarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua
diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor
publik. Termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan
oleh rezim Sukarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak
melebihi 10% dari pendapatan nasional. Lalu diikuti dengan lahirnya
Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa
bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama
lima tahun berikutnya.
Kontrol terhadap
kebijakan ekonomi rezim Soeharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui
Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti nama
menjadi CGI (Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk Indonesia). Badan ini
lahir sebagai hasil diskusi diantara para kreditor Indonesia pada 1966. Pada
1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat Serikat, Jepang, Jerman
Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan
Bank Dunia.
Tiap tahun Bank
Dunia menyiapkan sebuah laporan tentang kinerja mutakhir Indonesia yang
didiskusikan dalam rapat IGGI, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah
Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, IGGI mengadakan rapat
kedua untuk memperkirakan seberapa besar bantuan (pinjaman) yang akan diberikan
kepada Indonesia. Antara 1967 dan 1997, IMF dan Bank Dunia telah membuat
perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat
(khususnya dari Amerika Serikat Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan
deregulasi dan swastanisasi.
Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara.
Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara.
Di samping itu
pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu
justru meluaskan kemiskinan. Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh
kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yang
tidak lain adalah perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama
lembaga ini.
Pelayanan ini
diberikan dengan cara membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki
semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti
pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan. Termasuk menghilangkan subsidi
pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak. Padahal menurut Bank Dunia,
setengah dari seluruh rakyat Indonesia berpeluang 50:50 untuk jatuh miskin
tahun itu. Sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia tidak mempunyai akses untuk
memperoleh air bersih atau layanan kesehatan atau tidak menamatkan sekolah
dasar.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dana Moneter Internasional (DMI) atau International Monetary Fund (IMF)
adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem
finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk
membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan. Sejarahnya, International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan
Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an.
Pada Pada tanggal 22 Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression-44 negara
mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Amerika Serikat, untuk
membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun
setelah Perang Dunia II. Pertemuan ini melahirkan “Bretton Woods Agreements”
yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The International Bank for Reconstruction
and Development (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank).
IMF
memiliki tiga fungsi yang berperan dalam pencapaian dua tujuannya. Adapun
fungsi yang pertama yaitu pemantauan, peminjaman, bantuan teknis dan pelatihan. Selain itu juga IMF
memiliki kewengan dalam memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya
yang mengintai, dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan.
IMF memiliki dua tujuan yaitu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan
menjaga stabilitas nilai tukar. Adapun beberapa implikasi dari dua tujuan IMF
tersebut adalah semakin terbukanya perdagangan antara negara yang diharapkan
memiliki dampak positif.
Kegiatan ekonomi
negara berkembang biasanya bergerak di dalam sektor primer. Kegiatan ekonomi
tersebut dapat diwujudkan dalam sektor pertanian dan perindustrian. Krisis negara
berkembang diawali oleh jatuhnya Baht Thailand. negara-negara Asia yang dilanda
krisis, Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan memutuskan untuk mencari bantuan IMF (International Monetary
Funds), sementara itu Malaysia berteguh hati untuk mengatasi masalahnya
sendiri dengan cara pengendalian kapital secara ketat.
Organisasi dunia IMF
juga memiliki dampak positif dan negatif bagi anggota-anggotanya. Dampak
positif IMF terhadap perekonomian negara berkembang yaitu di saat negara-negara
anggota IMF kekeurangan dana dalam menjalankan perekonomiannya, atau bisa
disebut juga dengan krisis keuanagan. Maka IMF lah yang membantunya dengan cara
memeberikan bantuan dana untuk menstabilakan perekonomian negara-negara yang
tergabung dalam anggota IMF. Sedangkan dampak negatif IMF yaitu:
1.
IMF biasanya mengambangkan program 4
langkah, yaitu program privatisasi, program liberalisasi pasar modal, pricing,
dan strategi pengentasan kemiskinan.
2.
Kepentingan G-7 (Kelompok tujuh negara industri maju yang terdiri dan
AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada, dan Perancis) dan para TNC (Transnasional Corporation) dituangkan ke dalam program ekonomi IMF dalam berbagai penekanan.
3.
Perhatian utama IMF pada negara-negara
berkembang yang terkena dampak krisis adalah perbaikan neraca pembayaran,
khususnya neraca berjalan.
4.
Tujuan awal didirikannya IMF adalah
untuk mempersiapkan badan ini menjadi penolong bagi negara-negara tertinggal,
padahal ini adalah salah satu upaya negara-negara kapitalis untuk menguasai negara
berkembang, yaitu melalui pemberian utang.
5.
Bantuan yang diberikan negara-negara
maju terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya tidak lepas dari bentuk
penjajahan ekonomi negara-negara maju terhadap negara berkembang.
Indonesia memiliki
hubungan atau bekerja sama dengan IMF, ketika perekonomian Indonesia menghadapi
krisis sepanjang dekade 50-an, AS dan Bank Dunia melobi pemerintahan Soekarno
untuk menerima tawaran pinjaman besar kepada Indonesia. Tidak lama kemudian kedudukan Soekarno sebagai presiden digantikan oleh
Soeharto. Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Soeharto dijalankan oleh IMF
dan Bank Dunia melalui Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang
kemudian berganti nama menjadi CGI (Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk
Indonesia). Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan
puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia
tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk
sektor sosial (subsidi). Di samping itu pemerintah didesak pula untuk
melegitimasi upah rendah. Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh
kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing.
Pelayanan ini diberikan dengan cara membukakan peluang bagi investor asing
untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar
seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan.
DAFTAR
PUSTAKA
Bimbie. (Tanpa Tahun). Kegiatan Ekonomi Negara Berkembang. (Online), di akses pada tanggal
10 Maret 2016, http://www.bimbie.com/kegiatan-ekonomi-negara.htm.
Ferguson, Madut. 2012. Latar Belakang Sejarah dan Organisasi IMF. (Onlone), di akses pada
tanggal 10 Maret 2016,
Mardana, Matt Christian. 2009. Dampak Bantuan IMF Terhadap Indonesi. (Online), di akses pada
tanggal 10 Maret 2016, http://maximusblue.blogspot.co.id/2009/11/review-dampak-bantuan-imf-terhadap_30.html.
Shuujhun, Junaidi. 2014. Peran IMF. (Online), di akses pada tanggal 10 Maret 2016,http://jhunnumberone.blogspot.co.id/2014/02/peran-imf.html#comment-form.
Wikipedia. (Tanpa Tahun). Dana Moneter Internasional. (Onlone), di akses pada tanggal 10
Maret 2016,
Zaka. 2015. Pengertian,
Tjuan, dan Sejarah IMF. (Online), di akses pada tanggal 10 Maret 2016, http://www.pengertianahli.com/2015/01/imf-pengertian-tujuan-dan-sejarah-imf.html
0 comments:
Post a Comment